Kondisi Transportasi di Indonesia

Infrastruktur transportasi meliputi transportasi jalan, perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, laut dan udara. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, terutama untuk meningkatkan kelancaran mobilisasi penumpang dan barang serta meningkatkan aksesibilitas pelayanan umum kepada masyarakat, dalam rangka mendukung sasaran pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan wilayah NKRI.

Kondisi umum kinerja transportasi pada tahun 2006, dari aspek produksi angkutan umumnya mengalami peningkatan jumlah penumpang dan barang yang diangkut, serta beberapa lanjutan pengembangan kapasitas infrastruktur transportasi, namun dari kualitas pelayanan baik kelancaran, keamanan dan keselamatan transportasi, keterjangkauan serta ketersediaan pelayanan, umumnya masih perlu terus ditingkatkan lagi, sejalan dengan peningkatan kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan yang semakin meningkat, akibat pertumbuhan dari sektor-sektor lain maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Untuk mengurangi tingkat backlog pemeliharaan serta mempertahankan tingkat pelayanan, telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana transportasi. Untuk program subsektor prasarana jalan, hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2006 adalah dapat dipertahankannya kondisi jalan nasional dalam kondisi mantap sekitar 81 persen dari total jalan nasional sepanjang 34.628 kilometer. Kondisi jalan nasional yang masih tidak mantap atau masih mengalami rusak ringan dan rusak berat adalah sekitar 19 persen atau sepanjang 6.348 kilometer. Kondisi jembatan pada jalan nasional sampai akhir tahun 2006, sebesar 66,57 persen atau sekitar 307.062 meter panjang jembatan masih dapat dipertahankan dalam kondisi baik. Tingkat pelayanan prasarana jalan, juga telah dapat ditingkatkan, terutama dari kecepatan rata-rata pada jalan nasional meningkat menjadi 44 km/jam dari 43,5km/jam pada tahun 2005.

Untuk kinerja angkutan jalan, telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang semakin pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sampai dengan tahun 2005, telah terjadi peningkatan kendaraan bermotor mencapai 2.804 ribu unit bus, 4.631 ribu unit truk, dan 7.355 ribu unit mobil penumpang, serta 33.112 ribu unit kendaraan roda dua. Kenaikan paling pesat rata-rata selama 3 tahun adalah pada kendaraan roda dua yang mencapai 22,5 persen setiap tahunnya. Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan masih cukup tinggi, sehingga perlu ditingkatkan kualitas keselamatan transportasi jalan. Kondisi transportasi di beberapa kota besar, akibat masih terdapat kemacetan yang masih cukup tinggi, berdampak pada inefisiensi energi BBM dan polusi, sehingga perlu didukung dengan penyediaan angkutan umum yang layak serta manajemen lalu lintas yang baik selain peningkatan kapasitas infrastrukrtur transportasinya.

Moda transportasi sungai, danau dan penyeberangan, sampai dengan tahun 2006, terutama telah dilaksakan pelayanan angkutan perintis, melalui pembangunan sarana, prasarana dan subsidi operasi perintis, namun masih perlu terus ditingkatkan perannya terutama untuk menghubungkan lintas darat yang terputus serta penyediaan pelayanan angkutan yang membuka isolasi ke pulau pulau terpencil dan bersinergi dengan angkutan laut dan pengembangan wilayahnya.

Pada subsektor perkeretaapian, hasil yang dicapai pada tahun 2006 antara lain: pembangunan prasarana kereta api telah dilaksanakan pembangunan jalur ganda untuk meningkatkan kapasitas lintas KA dan mengurangi waktu tempuh perjalanan KA, antara lain melanjutkan pembangunan jalur ganda Yogyakarta – Kutoarjo; pembangunan jalur ganda Tanah Abang – Serpong yang akan selesai pada Maret 2007; persiapan pembangunan double-double track Manggarai–Cikarang; lanjutan pembangunan Depo Depok; pembangunan jalan KA Kertapati – Kampus UNSRI Indralaya; serta lanjutan pembangunan jalur ganda segmen III lintas Cikampek – Cirebon.

Sedangkan pembangunan sarana perkeretaapian telah dilakukan pengadaan kereta penumpang kelas ekonomi sebanyak 20 unit; pengadaan KRL hibah eks Jepang tahap I sebanyak 20 unit; rehabilitasi kereta penumpang kelas ekonomi sebanyak 20 unit dan KRD sebanyak 8 unit; modifikasi KRL menjadi kereta rel diesel elektrik (KRD-E) 2 train set (10 unit); serta pembelian KRL-I prototipe 1 train set (4 unit). Penambahan jumlah sarana kereta api tersebut diharapkan dapat meningkatkan kekuatan armada KA ekonomi dari 1.222 unit tahun 2005 menjadi 1.248 unit pada tahun 2006 atau meningkat 2,1 persen.

Hasil yang dicapai pada tahun 2006 pada subsektor transportasi laut: penyelesaian pembangunan 12 pelabuhan kecil yang tergabung dalam Small Port Development Project, persiapan pelaksanaan pengembangan pelabuhan Tanjung Priok, persiapan pembangunan telekomunikasi maritim phase 4, lanjutan pembangunan Dumai, lanjutan pembangunan kapal penumpang, persiapan pembangunan pelabuhan Kariangau-Balikpapan, pembangunan kapal navigasi 4 unit, persiapan pembangunan Indonesia Ship Reporting System yang mencakup Selat Sunda dan Selat Lombok dengan pusat pengendalinya di Tanjung Priok – Jakarta, persiapan pembangunan pelayanan informasi lalu lintas laut (vessel traffic service system) di Selat Malaka, penyediaan pelayanan angkutan laut perintis sebanyak 58 trayek dan kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation) kelas ekonomi untuk 24 trayek yang dilakukan oleh PT Pelni di Papua, Kalimantan, Jawa, Sumatera, NTT, NTB, Maluku dan Sulawesi. Untuk peningkatan peran armada nasional, sampai dengan tahun 2006, telah terjadi peningkatan, namun masih harus lebih diupayakan sistem insentif dan kemudahan agar armada nasional dapat lebih berkembang dan berdaya saing dengan armada asing, baik di tingkat nasional maupun regional.

Hasil yang dicapai pada tahun 2006 pada subsektor transportasi laut: penyelesaian pembangunan 12 pelabuhan kecil yang tergabung dalam Small Port Development Project, persiapan pelaksanaan pengembangan pelabuhan Tanjung Priok, persiapan pembangunan telekomunikasi maritim phase 4, lanjutan pembangunan Dumai, lanjutan pembangunan kapal penumpang, persiapan pembangunan pelabuhan Kariangau-Balikpapan, pembangunan kapal navigasi 4 unit, persiapan pembangunan Indonesia Ship Reporting System yang mencakup Selat Sunda dan Selat Lombok dengan pusat pengendalinya di Tanjung Priok – Jakarta, persiapan pembangunan pelayanan informasi lalu lintas laut (vessel traffic service system) di Selat Malaka, penyediaan pelayanan angkutan laut perintis sebanyak 58 trayek dan kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation) kelas ekonomi untuk 24 trayek yang dilakukan oleh PT Pelni di Papua, Kalimantan, Jawa, Sumatera, NTT, NTB, Maluku dan Sulawesi. Untuk peningkatan peran armada nasional, sampai dengan tahun 2006, telah terjadi peningkatan, namun masih harus lebih diupayakan sistem insentif dan kemudahan agar armada nasional dapat lebih berkembang dan berdaya saing dengan armada asing, baik di tingkat nasional maupun regional.

Sementara itu, program penunjang sektor transportasi pada tahun 2006, melalui program pengembangan transportasi antarmoda, telah dilaksanakan kegiatan, koordinasi dan pemantapan sistem transportasi nasional dan wilayah, dan kegiatan lanjutan revisi undang-undang sektor transportasi. Pada program penelitian dan pengembangan perhubungan telah melakukan kegiatan persiapan pelaksanaan penelitian asal tujuan transportasi nasional (OD Survey). Pada program pencarian dan penyelamatan telah dilaksanakan kegiatan persiapan reorganisasi Badan SAR Nasional.

Pada tahun 2007, diperkirakan kondisi jalan nasional masih dapat dipertahankan tetap dalam kondisi mantap sebesar 81 persen, dan kecepatan rata-rata diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 45 km/jam. Kondisi tersebut, terutama ditunjang melalui pemeliharaan dan rehabilitasi jalan sepanjang 33,91 ribu kilometer jalan nasional dan 26,19 ribu meter jembatan pada jalan nasional pada tahun 2007. Prioritas pemeliharaan dan rehabilitasi jalan tersebut terutama untuk mempertahankan kondisi pelayanan jalan pada lintas-lintas strategis yang menunjang mobilitas dan distribusi nasional, yaitu lintas tengah, lintas timur, dan lintas barat di Sumatera, lintas pantai utara Jawa, Trans Kalimantan terutama Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, Trans Maluku, Bali, Nusa Tenggara dan daerah lainnya. peningkatan, dan pembangunan jalan nasional di beberapa provinsi. Selain itu, kinerja pembangunan jalan juga didukung melalui peningkatan/ pembangunan 1,37 ribu kilometer jalan nasional dan 5,17 ribu meter jembatan. Untuk meningkatkan kelancaran dan mobilitas angkutan penumpang dan barang, telah dilanjutkan pembangunan beberapa fly-over, dan untuk mendukung pengembangan wilayah, tetap dilanjutkan penyelesaian pembangunan jembatan Suramadu serta jalan akses ke bandara Juanda di Surabaya sepanjang 1,75 km.

Untuk sub sektor transportasi darat, sampai dengan tahun 2007, diperkirakan dapat dicapai pembangunan dermaga penyeberangan dan kapal penyeberangan perintis di Maluku dan Maluku Utara untuk mendukung Trans Maluku; implementasi Inpres No. 6 Tahun 2003 melalui pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di Maluku, rehabilitasi fasilitas darat pelabuhan penyeberangan Rum, serta pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ di Maluku dan Maluku Utara; pembangunan dermaga penyeberangan Tanjung Api-api (Sumsel); subsidi pengoperasian kapal perintis sebanyak 35 kapal angkutan penyeberangan perintis dan 64 lintas penyeberangan dalam provinsi dan 8 lintas antar provinsi; pembangunan kapal penyeberangan perintis dan bus air di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Papua; pembangunan terminal antar lintas batas negara (ALBN) di Kalimantan Barat (Tahap VI) dan di Mottoain-NTT (Tahap III); sosialisasi keselamatan LLAJ di 28 provinsi; serta subsidi bus dan trayek perintis di 18 provinsi.

Untuk subsektor perkeretaapian, pada tahun 2007 pembangunan prasarana perkeretaapian akan dilaksanakan beberapa kegiatan baru dan lanjutan, yang meliputi dimulai pembangunan jalur ganda Cirebon – Kroya, pembangunan double - double track Manggarai – Cikarang, peningkatan jalan KA Lahat – Lubuk Linggau, pembangunan KA Aceh, pembangunan jalur ganda Tegal – Pekalongan, serta pelaksanaan desain engineering untuk proyek MRT. Disamping itu beberapa pekerjaan lanjutan antara lain penyelesaian pembangunan jalur ganda Yogyakarta – Kutoarjo, penyelesaian pembangunan jalur ganda segmen III lintas Cikampek – Cirebon, penyelesaian pembangunan Depo Depok, serta penyelesaian pembangunan jalur ganda Tanah Abang – Serpong. Sedangkan pembangunan sarana perkeretaapian akan dilaksanakan kegiatan pengadaan 20 unit kereta penumpang kelas ekonomi, pengadaan 10 unit kereta rel diesel indonesia (KRD-I), serta pembelian kereta rel listrik Indonesia (KRL-I) prototipe, 1 train set (4 unit).

Pada subsektor transportasi laut, kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2007 antara lain: pembangunan pelabuhan Dumai dapat diselesaikan dan pembangunan kapal penumpang 1 unit dapat terus dilanjutkan penyelesaiannya, pelaksanaan konstruksi pengembangan pelabuhan Tanjung Priok, dan pembangunan telekomunikasi maritime phase 4, lanjutan persiapan pembangunan pelabuhan Kariangau-Balikpapan, lanjutan pembangunan kapal navigasi 4 unit, dimulainya pembangunan Indonesia Ship Reporting System yang mencakup Selat Sunda dan Selat Lombok dengan pusat pengendalinya di Tanjung Priok – Jakarta dan pembangunan pelayanan informasi lalu lintas laut (vessel traffic service system) di selat Malaka, penyediaan pelayanan angkutan laut perintis sebanyak 58 trayek dan kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation) kelas ekonomi untuk 24 trayek yang dilakukan oleh PT Pelni di Papua, Kalimantan, Jawa, Sumatera, NTT, NTB, Maluku dan Sulawesi.

Pada subsektor transportasi udara, pada tahun 2007 akan dilakukan kegiatan: pembangunan Bandar Udara Medan Baru, melanjutkan pembangunan bandara di Banyuwangi dan Bawean (Jatim), Dr. F.L. Tobing/Sibolga (Sumut), dan Domine Edward Osok/ Sorong (Papua); pengembangan bandar udara baru di daerah pedalaman dan perbatasan; pembangunan terminal; rehabilitasi/peningkatan fasilitas bandar udara yang melayani penerbangan perintis, penyediaan pelayanan angkutan udara perintis di Papua, Kalimantan, Sumatera, NTT, Maluku dan Sulawesi dengan jumlah rute sebanyak 97 rute di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Irian dan Papua; dan peningkatan keandalan operasional keselamatan penerbangan berupa peralatan telekomunikasi, navigasi dan kelistrikan terutama di bandara-bandara kecil.

Pada tahun 2007 beberapa kegiatan pada program penunjang transportasi yang akan dilakukan meliputi: penyelesaian revisi undang-undang bidang transportasi beserta peraturan pelaksanaannya, sosialisasi peraturan bidang transportasi, sosialisasi peningkatan keselamatan transportasi, pengembangan Sistem Transportasi Nasional yang diwujudkan dalam Tatranas, Tatrawil dan Tatralok yang mempunyai landasan legalitas, penyusunan penelitian dan pengkajian kebijakan bidang transportasi jalan, sungai, danau, penyeberangan, kereta api, laut dan udara; penyusunan naskah akademis standarisasi bidang keselamatan dan keamanan transportasi.

Masalah dan tantangan yang masih dihadapi pada tahun 2008 dalam penyediaan prasarana jalan adalah meningkatkan penyelenggaraan jalan yang lebih efisien dengan mempertahankan kondisi jalan nasional yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan jalan, meningkatkan mobilitas nasional, mendukung pengembangan wilayah, membuka daerah teriosolasi, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil.

Sedangkan pada subsektor transportasi darat, masalah dan tantangan yang masih dihadapi pada tahun 2008 terutama adalah : (1) meningkatkan keselamatan transportasi jalan melalui pemulihan kondisi pelayanan armada angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal (2) meningkatkan keselamatan penyeberangan melalui law enforcement, penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan lainnya; (3) meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi jalan dan ASDP melalui pengembangan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; (4) mempertahankan tingkat pelayanan minimal melalui rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi SDP; (5) mengurangi kemacetan, inefisiensi energi dan polusi udara di kota-kota besar melalui manajemen lalu lintas, pengembangan angkutan massal berbasis jalan raya maupun jalan rel, didukung fasilitas alih moda dan pengumpan serta pedestrian yang nyaman dan aman untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta meningkatkan keterpaduan dan keandalan angkutan umum; (6) memberikan pelayanan transportasi bagi rakyat miskin dan kurang mampu melalui penyediaan sarana dan prasrana transportasi darat di daerah terpencil, pulau-pulau kecil dan di kawasan perbatasan.

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan perkeretaapian pada tahun 2008 adalah: (1) menciptakan kondisi agar keselamatan dan keamanan pelayanan perkeretaapian dapat lebih meningkat melalui rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana kereta api; (2) menerapkan pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana KA atau IMO (Infrastructure, Maintenance and Operation) sesuai dengan kebutuhan melalui pemisahan secara tegas alokasi dana IMO dari PSO dan TAC (Track Access Charges); (3) meningkatkan kapasitas lintas dan kapasitas angkut untuk meningkatkan share angkutan KA penumpang dan barang; serta (4) meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan perkeretaapian (multi operator) melalui restrukturisasi dan reformasi kelembagaan dan regulasi perkeretaapian.

Masalah dan tantangan yang dihadapi pada subsektor transportasi laut tahun 2008, adalah: (1) menciptakan kondisi agar keselamatan pelayaran di Indonesia semakin baik. Untuk itu, peningkatan kecukupan dan keandalan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayanan termasuk sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) dan pemeliharaan tingkat kedalaman alur pelayaran harus menjadi prioritas utama; (2) menyediakan pelayanan angkutan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan pedalaman agar masyarakat Indonesia di manapun mendapat pelayanan jasa angkutan. Untuk itu penyediaan dana subsidi perintis dan PSO diperlukan bagi pelaksanaan angkutan laut perintis dan angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri; serta (3) menciptakan kondisi yang mendorong dunia swasta mau berinvestasi dalam pembangunan transportasi laut khususnya prasarana seperti dermaga. Untuk itu restrukturisasi perundang-undangan dan peraturan di transportasi laut dan investasi akan diperbaiki sehingga tidak ada lagi monopoli dalam pelayanan angkutan laut.

Masalah dan tantangan yang dihadapi pada subsektor transportasi udara tahun 2008 utamanya adalah menciptakan kondisi agar keselamatan penerbangan di Indonesia semakin baik. Oleh karena itu, peningkatan peralatan keselamatan dan navigasi penerbangan serta penambahan kapasitas dan perbaikan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi udara harus menjadi prioritas utama.

Masalah dan tantangan yang dihadapi tahun 2008 pada program pembangunan pencarian dan penyelamatan adalah penyelesaian restrukturisasi kelembagaan Badan SAR nasional, kondisi fasilitas dan peralatan SAR untuk mendukung penanganan musibah bencana alam dan kecelakaan khususnya musibah pelayaran, penerbangan dan musibah lain, serta kompetensi sumber daya manusia yang belum merata antara tingkat pusat dan daerah.